5 Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. jo. Pasal 89 UU nomor 7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIP, 273 R.Bg.). PROSES PENYELESAIAN PERKARA. 1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah; Darilaman Pengadilan Agama Bandung, ini prosedur untuk pengajuan Cerai Talak Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (Suami) atau Kuasanya: 1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989); 2. PROSEDURPENGAJUAN KASASI. 1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama Sumber dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004). Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Dalam sebuah perceraian pasangan suami-istri yang beragama Islam banyak yang mengira bahwa cerai gugat dengan cerai talak adalah dua hal yang sama. Untuk itu, dalam artikel ini akan dibahas lebih lengkap mengenai yang dimaksudkan dengan cerai yang Dimaksud Dengan Cerai Talak?Cerai talak adalah bentuk pemutusan ikatan perkawinan sehingga membuat suami atau istri tidak bisa melanjutkan hubungan rumah jika berdasarkan KHI atau Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa talak yang diakui hukum negara merupakan talak yang diucapkan oleh suami di pengadilan Hukum Cerai TalakAturan hukum mengenai cerai talak sendiri ada pada Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena adanya perceraian yang bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan bisa mengucapkan cerai talak, suami bisa mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri beserta alasan agar bisa dilakukan sidang percerain. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 129 KHI, “Suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya harus mengajukan permohonan lisan atau tertulis pada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan dan meminta supaya diadakan sidang untuk tujuan tersebut”.Lalu, bagaimana jika suami mengucapkan cerai talak di luar pengadilan? Maka, perceraian tersebut sudah bisa dianggap sah namun hanya secara agama saja. Sedangkan berdasarkan hukum negara di Indonesia masih belum sah karena belum dilakukan di depan pengadilan Pengajuan Cerai TalakJika Anda ingin mengajukan cerai talak, maka dibutuhkan beberapa syarat untuk pengajuannya di pengadilan agama, yaituSurat gugatanBuku nikah asli atau duplikatFotocopy KTPJika istri tidak diketahui alamat pastinya maka membutuhkan surat keterangan lurah yang diketahui camat izin atasan untuk TNI/PNS/POLRIPerbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan AgamaBeberapa orang mungkin bingung dengan perbedaan dari cerai talak dengan cerai gugat. Cerai talak sendiri diatur dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi “Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.Kemudian yang dimaksudkan dengan talak adalah ikrar suami di depan pengadilan agama yang menjadi alasan putusnya untuk cerai gugat adalah gugatan yang diajukan istri atau kuasanya di pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin Cerai Talak1. Talak Raj’i Talak ini merupakan jenis cerai talak yang mana suami boleh rujuk lagi tanpa harus melakukan akad nikah. Talak ini dijatuhkan atau diucapkan pertama atau kedua kalinya. Itu juga yang membuat talak ini disebut dengan talak satu atau Talak Ba’inTalak bain dibagi menjadi dua yaituTalak bain kubro adalah talak yang dijatuhkan sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda. Dalam hal ini suami tidak boleh rujuk atau menikah lagi dengan mantan istri kecuali adanya syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan Pasal 120 bain sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, sesuai dalam Pasal 119 Melakukan Cerai Talak di Pengadilan AgamaPemohon mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan baik jika pemohon meminta petunjuk pada pengadilan agama mengenai cara pembuatan surat permohonan yang dalam hal ini juga meliputi surat cerai. Sehingga setidaknya Anda tahu bagaimana cara mengurus surat Permohonan diajukan pada pengadilan agama yangDaerah hukumnya meliputi daerah termohonDiajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi pemohon jika termohon meninggalkan kediamannya setelah disepakati bersama tanpa izin pemohon dan termohon ada di luar negeri, maka permohonan diajukan di pengadilan agama yang bertempat di daerah dilangsungkannya perkawinan atau di Jakarta termohon ada di luar negeri, maka permohonan diajukan ke pengadilan agama yang hukumnya meliputi kediaman Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak pada pengadilan Membayar biaya panjar perkara sesuai aturan di masing-masing pengadilan Pemohon dan termohon akan dipanggil oleh pengadilan agama agar hadir Nantinya pengadilan agama akan memberikan keputusan atas cerai talak tersebut seperti permohonan diterima, ditolak atau tidak Jika dikabulkan makaPengadilan agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talakMemanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talakJika dalam kurun waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, pemohon tidak melaksanakan ikrar talak di persidangan maka kekuatan hukumnya akan gugur dan tidak bisa mengajukan cerai Setelah ikrar talak sudah diucapkan, maka panitera wajib memberikan akta cerai sebagai bukti cerai pada pemohon dan Talak yang Dibolehkan Dalam Islam Aturan hukum mengenai alasan talak yang diperbolehkan dalam Islam menggunakan dasar hukum dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaituPerceraian bisa terjadi karena salah satu pasangan berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan beberapa hal lainnya yang sulit satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau sah atau dikarenakan ada hal yang diluar satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lainnya yang lebih berat setelah terjadi satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang membahayakan pihak satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau permasalahan secara terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan untuk rukun yang melanggar taklik atau peralihan agama yang menyebabkan ketidakrukunan di rumah tangga Cerai Talak dan Cerai GugatHal yang membedakan antara cerai talak dan cerai gugat hanya dalam pihak yang mengajukan talak tersebut. Jika dalam cerai talak, pihak yang mengajukan cerai adalah pihak suami sedangkan jika cerai gugat, maka istri yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama atau pengadilan itu dalam cerai talak, nantinya suami diharuskan untuk mengucapkan ikrar talak sebagai di hadapan persidangan sebagai tanda bahwa penggugat menceraikan Cerai Tanpa Mengucapkan Ikrar Talak?Jika berdasarkan Pasal 131 ayat 4 KHI, berbunyi “Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama mengenai izin ikrar talak untuknya, maka hak suami untuk mengikrarkan sudah gugur dan ikatan perkawinan tetap terjadi”Sehingga bisa dikatakan jika suami tidak melaksanakan ikrar talak sesuai dengan yang dimaksudkan, maka perceraian tersebut batal bahkan ketika pengadilan sudah menyetujui atau menerima permohonan jika tetap ingin bercerai tanpa suami yang mengucapkan ikrar, maka caranya dengan istri yang mengajukan gugatan cerai. Akan tetapi perlu menunggu hingga hak suami mengikrarkan talak gugur yaitu 6 bulan sejak diberikan izin pengadilan Juga Hukum Talak Lewat SMS Atau Orang Lain, Apakah Sah?Alat Bukti Cerai TalakDalam proses peradilan perdata, akan berlaku hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata tersebut ada 5 alat bukti yang sah yang sudah diatur dalam Pasal 164 HIR yaituSuratPersangkaanPengakuanSaksiSumpahApabila Anda hendak mengajukan cerai talak/ cerai gugatan, Anda dapat melampirkan alat bukti untuk memperkuat alasan Anda bercerai, antara lain1. SuratAkta Nikah atau Buku Nikah, karena yang hanya dimintakan perceraian hanyalah pernikahan yang sah secara ingin mengajukan tuntutan hak asuh anak maka dibutuhkan akta kelahiran ada KDRT maka bisa menggunakan foto dan bukti visum sebagai bukti2. SaksiAnda juga dapat menghadirkan saksi yang dapat memperkuat alasan Anda melakukan cerai. Saksi itu harus orang yang melihat, mengetahui atau mendengar suatu Meninggalkan Suami Apakah Jatuh Talak Perlu diketahui bahwa definisi talak adalah kata-kata cerai yang diucapkan oleh suami pada istri untuk memutus hubungan rumah tangga. Sehingga jika istri meninggalkan suami belum berarti jatuh talak, karena talak tersebut harus dikeluarkan oleh suami di hadapan Membuat Surat Talak Cerai Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika ingin membuat surat talak cerai yaitu1. Tujuan surat talak dari suami Pertama adalah tujuan mengapa Anda mengajukan cerai talak. Ada beberapa alasan yang bisa digunakan untuk mengajukan cerai talak. Jika Anda beragama non muslim maka acuan alasan perceraian ada dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan jika beragama Islam, maka landasan hukumnya bisa menggunakan Kompilasi Hukum adanya tujuan perceraian pada surat talak akan membantu hakim untuk menentukan apakah gugatan cerai talak tersebut diterima hakim atau Identitas pasanganIdentitas pasangan juga diperlukan untuk mengetahui siapa tergugat atau yang akan Anda ceraikan secara Pernyataan talakBerdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa suami yang ingin menceraikan istrinya perlu mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya yang isinya mengenai pemberitahuan bahwa ia ingin menceraikan istrinya beserta alasannya dan meminta agar pengadilan melakukan sidang Penjelasan fakta dan opini masalahDalam surat talak cerai juga perlu dijelaskan mengenai fakta mengapa Anda ingin mengajukan gugatan cerai talak Tuntutan terhadap masalahDalam perceraian tidak hanya untuk memutuskan hubungan rumah tangga kedua belah pihak saja. Anda sebagai penggugat juga berhak untuk mengajukan beberapa tuntutan, misalnya menuntut harta gono gini atau hak asuh anak jika sudah memiliki Bukti saksiBukti saksi menjadi hal yang sangat penting dibutuhkan jika Anda ingin mengajukan gugatan cerai talak. Saksi tersebut akan membantu menguatkan alasan Anda terkait perceraian7. Tanda tanganTanda tangan juga sangat penting dibutuhkan ketika ingin membuat surat gugatan cerai talak. Tujuannya sebagai bentuk keabsahan bahwa Anda membuat surat Jika Istri Memaksa Untuk di Talak?Seorang istri berhak untuk meminta suami menjatuhkan talak padanya apabila memang ada beberapa alasan yang membuat istri ingin bercerai dari suaminya. Misalnya karena suami yang sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan baik atau karena beberapa hal Talak Di Luar PengadilanJika seorang suami telah mentalak istrinya diluar pengadilan, talaknya memang sah menurut agama tetapi tidak menurut negara. Suami yang ingin menceraikan istrinya harus datang ke pengadilan agama dan menyampaikan ikrarnya agama akan menanyakan alasan dari suami mengapa ia menalak istrinya, setelah persidangan dilaksanakan. Jika permintaannya dikabulkan maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk menghadap ke persidangan untuk mengucapkan ikrar walaupun seorang suami sudah menalak istrinya, talak tersebut bisa saja dibatalkan oleh pengadilan agama jika alasannya tidak dapat diterima. Hukum talak di luar pengadilan ini menurut hukum keluarga di Indonesia baru akan sah jika dilakukan pada pengadilan Cerai Talak Bisa Rujuk KembaliRujuk berarti suami yang telah menjatuhkan talak kembali menjalin hubungan sebagai suami-istri dengan istri yang dijatuhi talak tersebut dengan cara yang sederhana, yakni dengan suami mengucapkan “saya kembali kepadamu” kepada istri yang ditalak di hadapan dua orang saksi laki-laki yang telah menegaskan bahwa talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi mantan istri boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya meskipun dalam iddah. Sehingga, dalam talak ba’in shugra, mantan suami yang hendak menikahi kembali mantan istrinya tidak perlu untuk menunggu habisnya waktu tunggu/ kedua belah pihak ingin rujuk kembali, maka mantan suami-istri tersebut harus memiliki kutipan buku pendaftaran rujuk yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kompilasi Hukum mendapatkan buku pendaftaran rujuk, maka keduanya dapat datang bersama-sama ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami-istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan, seperti akta itu, pegawai pencatat nikah akan memeriksa apakah pasangan suami-istri tersebut telah memenuhi syarat untuk rujuk, seperti apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raji, dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah juga Seputar Taklik Talak dan Hal Penting LainnyaSurat Cerai Talak PDF dan Docsurat cerai talakLihat selengkapnya di Surat Jawaban Cerai Talak PDF dan Docsurat jawaban cerai talak Konsultasikan Permasalahan Cerai Pada JustikaUntuk beberapa orang, cerai adalah solusi untuk permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan. Namun terkadang dalam proses cerai juga bisa timbul beberapa masalah atau kebingungan yang lainnya. Untuk itu, Justika memiliki solusi untuk masalah atau kebingungan Anda terkait perceraian melalui laman informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah. Written by Admin on 11 October 2019. Written by Admin on 11 October 2019. Hits 18851 Mekanisme Dan Tata Cara Pengajuan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Magetan Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Suami atau Kuasanya Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah Pasal 118 HIR, 142 jo Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989; Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah tentang tata cara membuat surat permohonan Pasal 119 HIR, 143 jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989; Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Pasal 66 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989; Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Pasal 66 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1989; Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Pasal 66 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989; Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pasal 66 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989. Permohonan tersebut memuat Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon; Posita fakta kejadian dan fakta hukum; Petitum hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Permohonan soal penguasan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 Tahun 1989. Membayar biaya perkara Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma prodeo Pasal 237 HIR, 273 Proses Penyelesaian Perkara Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syariah. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk menghadiri persidangan. Tahapan persidangan Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989; Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 Tahun 2003; Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi gugat balik Pasal 132 a HIR, 158 Putusan pengadilan agama/mahkamah syariah atas permohonan cerai talak sebagai berikut Permohonan dikabulkan. Apabila Termohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; Permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut; Permohonan tidak diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan agama/mahkamah syar’iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak; Pengadilan agama/mahkamah syar’iah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak; Jika dalam tenggang waktu 6 enam bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 Tahun 1989. Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 tujuh hari setelah penetapan ikrar talak Pasal 84 ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989. Prosedur Dan Proses Berperkara di Pengadilan Agama PROSEDUR DAN PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon suami atau kuasanya Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah pasal 118 HIR, 142 R. Bg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU tahun 2006 dan Tahun 2009 Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tentang tata cara membuat surat permohonan pasal 119 HIR, 143 R. Bg jo. Pasal 58 UU tahun 1989 yang diuba dengan UU tahun 2006 dan UU Tahun 2009 Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohan telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Pasal 66 ayat 2 UU Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Pasal 66 ayat 2 UU. No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon pasal 66 ayat 3 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat pasal 66 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009. Permohonan tersebut memuat Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon ; Posita fakta kejadian dan fakta hukum; Petitum hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009. Membayar biaya perkara Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 R. Bg Jo. Pasal 89 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU Tahun 2009. bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma prodeo Pasal 237 HIR, 273 R. Bg.. PROSES PENYELESAIAN PERKARA Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar’iyah, Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk menghadiri persidangan. Tahapan Persidangan Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimananya dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pada hari sidang pertama yang dihadiri para pihak,hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 PERMA Tahun 2008. Pada permulaan pelaksanaan mediasi, suami dan isteri harus secara pribadi Pasal 82 UU Tahun 1989 yang telah diubah UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil ,maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan . Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian, termohon dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik 132b HIR, Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi Revisi. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas permohonan cerai talak sebagai berikut Permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut. Permohonan ditolak . Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut. Permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan baru. Apabila permohanan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan agama /mahkamah syari’yah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. pengadilan agama/mahkamh Syar’iyah memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 enam bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan hukum yang sama Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009 Setelah ikrar talak di ucapkan panitria berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-selambatnya 7 tujuh hari setelah penetapan ikrar talak pasal 84 ayat 4 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009 .B. Prosedur dan proses penyelesaian perkara cerai gugat PROSEDUR Langkah- langkah yang harus dilakukan penggugat istri atau kuasanya Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’yah Pasal 118 HIR, 142 JO. Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama mahkamah syari’ah tentang tata cara membuat surat gugatanpasal118 HIR, 143 Pasal 58 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut atas persetujuan tergugat. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’yah Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah di sepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syari’yah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 32 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat pasal 73 ayat2 UU 2 No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat Pasal 73 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Gugatan tersebut dimuat Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat Posita fakta kejadian dan fakta hukum Petitumhal-hal yang dituntut berdasarkan Posita Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetapPasal 86 ayat 1 UUNo. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Membayar biaya perkara Pasal 121 Ayat 4 HIR,145 Ayat 4 89 UU Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Bagi yang tidak mampu tempat dan perkara secara Cuma-Cuma ProdeoPasal 237 HIR,273 Penggugat dan tergugat serta kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah. Pasal 121, 124, dan 125 HIR; Pasal 145, 148 dan 149 RBg. PROSES PENYELESAIAN PERKARA Penggugat mendaftarkan gugatan material ke pengadilan agama/mahkamah syar,iyah Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/ mahkamah syar,iyah untuk mengahadiri persidangan. Tahapan persidangan Dalam upaya mengintensipkan upaya perdamaian sebagaimananya dimaksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg pad hari sidang pertama yang dihadiri para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1 PERMA Tahun 2008. Pada permulaan pelaksanaan mediasi,suami dan isteri harus secara pribadi Pasal 82 UU Tahun 1989 yang telah diubah UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009. Apabila upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan Pada saat menyampaikan jawaban atau selambat-lambatnya sebelum pembuktian , tergugat dapat mengajukan rekonvensi atau gugat balik 132b HIR,Pasal 158 RBg dan Buku II Edisi Revisi. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar’iyah atas cerai gugat talak sebagai berikut Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah tersebut. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama /mahkamah syar’iyah tersebut. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan/mahkamah syar,iyah memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7tujuh hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan Pengugat Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah pasal 118 Hir, 142 Gugatan diajukan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman tergugat; Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama /mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama /mahkamah syar'iyah yang dipilih oleh penggugat pasal 118 HIR, 142 Membayar biaya perkara pasal 121 ayat 4 HIR, 145ayat 4 Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009. Bagi yang tidak mampu dapat berpekara secara Cuma-Cuma prodeo pasal 237 HIR, 273R. Bg.. Pengugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama /mahkamah syar'iyah pasal 121, 124, dan 125 HIR, PROSES PENYELESAIAN PERKARA Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama / mahkamah syar’iyah. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama / mahkamah syari’yah untuk menghadiri persidangan. Tahapan persidangan Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi PERMA No. 1 Tahun 2008. Apabila mendiasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan , jawaban , jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab sebelum pembuktian tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik Pasal 132 HIR, 158 Putusan pengadilan agama/mahkamah syari'yah atas gugatan tersebut sebagai berikut Gugatan dikabulkan. Apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama / mahkamah syar'iyah tersebut. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut. Gugatan tidak diterima, Penggugat dapat mengajukan permohonan baru. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan pasal 185 HIR, 196 Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sangketa, kemudian tidak mau melaksanakan secara sukarela dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agama / mahkamah syar'iyah. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Banding PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah dalam tenggang waktu 14 empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman / pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. 30 tiga puluh hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama pasal 7 UU No 20 tahun 1947. Membayar biaya perkara banding pasal 7 UU No. 20 tahun 1947, pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah UU Tahun 2006 dan UU Tahun 2009. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding pasal 7 UU No. 20 tahun 1947. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding pasal 11 ayat 3 UU No. 20 tahun 1947. Selambat- lambatnya 14empat belas hari setelah permohonan diberitahuakan kepada pihak lawan, paniteria memberikan kesmpatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di pengadialn agama / mahkamh syar'iyah pasal 11 ayat 1 UU No. 20 tahun 1947. Berkas perkara banding dikirim kepengadilan tinggi agama/ mahkamah syar'iyah proviunsi pengadilan agama/mahkamah syar'iayah selambatnya -lambatnya dalam waktu 1satu bulan sejak diterima perkara banding. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/mahkamah syar'iyah provinsi kepengadilan agma/ mahkamah syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak. Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Untuk perkara cerai talak Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat- lambatnya 7 tujuh hari. Untuk perkara cerai gugat Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7tujuh hari. PROSES PENYELESAIAN PERKARA Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register. Ketua pengadilan tinggi agama / mahkamah syar'iyah provinsi membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim tinggi. Majelis hakim tinggi memeriksa dan memutus perkara banding. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama. III. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Kasasi PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon kasasi Permohonan kasasi harus disampaikan secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama /mahkamah syar’iyah yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14empat belashari sesudah penetapan /putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iyah provinsi diberitahukan kepada pemohon pasal 46 ayat 1 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Membayar biaya perkara kasasipasal 46 ayat 3 UU Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 tujuh hari setelah permohonan kasasi terdaftar Pemohon kasasi wajib melaporkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 empat belas hari setelah permohonannya didaftar pasal 47 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari sejak diterimanya memori kasasi Pasal 47 ayat 2 UU Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 14 empat belas hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi Pasal 47 ayat 3 UU Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 tiga puluh hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi Pasal 48 UU Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004 dan UU Tahun 2009. Panitera mahkamah agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iyah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera Untuk perkara cerai talak Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7tujuhhari Untuk perkara cerai gugat Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7tujuh hari. PROSES PENYELESAIAN PERKARA Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh mahkamah agung, kemudian dicatat dan diberi nomor registrasi perkara kasasi. Mahkamah agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. Ketua mahkamah agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan majelis hakim agung yang akan memeriksa perkara kasasi. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator Askor kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim agung masing-masing pembaca1, 2 dan pembaca 3 untuk diberi pendapat. Majelis hakim agung memutus perkara Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. Prosedur Dan Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali PK PROSEDUR Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembaliPK Mengajukan permohonan PK kepada mahkamah agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iyah Mengajukan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru novum, maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan dan UU Tahun 2009 Membayar biaya perkara PK pasal 70 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Tahun 2004, pasal 89 dan 90 UU Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan dan UU Tahun 2009. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 empat belas hari Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 tiga puluh hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 tiga puluh hari. Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama /mahkamah syar’iyah. Pengadilan agama / mahkamah syar’iyah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 tiga puluh hari Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera Untuk perkara cerai talak Memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil pemohon dan termohon. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7tujuh hari Untuk perkara cerai gugat Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 tujuh hari. PROSES PENYELESAIAN PERKARA Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK. Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon PK Bahwa perkaranya telah diregistrasi. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator Askor kepada panitera pengganti yang menangani perkara PK tersebut. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing pembaca1, 2 dan membaca 3 untuk diberi pendapat. Majelis Hakim Agung memutus perkara. Mahkamah agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

proses cerai talak di pengadilan agama